POSKOTASUMATERA.COM, MEDAN - Kebun
Adolina salah satu dari 33 Kebun/ Unit PTPN IV, yang mengelola tanaman kelapa
sawit dan memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Hal ini demikian dikatakan Manajer Kebun
Adolina Dasam Marwan dihadapan tim perwakilan dari Kementerian BUMN,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, baru baru ini..
Di bagian lain Dasam Marwan
menjelaskan tentang profile Kebun Adolina mulai dari lokasi, luas areal,
produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja dan lain-lain.
Tampak hadir mendampingi tim adalah
SEVP Produksi PTPN III (Persero) Alexander Maha, Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi, Sekretaris Perusahaan Rizal H. Damanik, Kabag Perencanaan
Strategis Aida Farida, General Manajer Distrik III Wilson Siahaan, dan Karyawan
Pimpinan dari Kantor Direksi.
Molan Karim Tarigan perwakilan dari
tim Kementerian Hukum dan HAM serta Sulaiman Syarif perwakilan dari tim
Kementerian Luar Negeri menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tim, untuk
melihat langsung kondisi Kebun Adolina, sekaligus berdiskusi mengenai isu-isu
bisnis perkebunan kelapa sawit, seperti pemenuhan kebutuhan hak dasar pekerja,
konflik yang terjadi dengan masyarakat, proses pembukaan lahan baru serta
isu-isu lainnya.
Kunjungan lapangan ini dilakukan
sebagai dasar/ bahan tim untuk meng-counter isu-isu negatif (blackcampign)
terkait pelanggaran HAM yang dikemukakan oleh LSM asing maupun lokal, disektor
perkebunan yang menjadi masukan guna melengkapi laporan kepada Komite Badan
Traktat HAM PBB.
Tim berkesempatan melihat langsung
proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO)
di PKS, dan di Afdeling II Kebun Adolina melihat Tempat Pengumpulan Hasil (TPH)
TBS, dengan mengecek kelayakan dan kematangan TBS yang telah di panen untuk
diolah menjadi CPO, serta menelusuri blok-blok untuk melihat kondisi tanaman
kelapa sawit.
Kegiatan tim ini adalah salah satu program
kerja dari masing-masing kementerian yang dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri
yaitu Sulaiman Syarif, Dino Anggara, Amanda C.H, Sujarwanto, Ichwayudin, dan
Toto H, dari Kementerian Hukum dan HAM Molan Karim Tarigan, dan dari
Kementerian BUMN yaitu Muh. Wahid R., Yogi Sayogi P., Arief Ibnu, dan Devi
Lusiana.(PS/Ahmad Rizal)