RAPAT: Wagubsu Nurhajizah Marpaung, Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menghadiri rapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. POSKOTA/ BUDIMAN S
POSKOTASUMATERA.COM-JAKARTA-Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menekankan reformasi agraria yang merujuk pada
distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah,
tentang lahan 480 hektar di Siosar untuk Relokasi Tahap III.
Hal ini dilakukan agar sesuai petunjuk Presiden
RI Ir.Joko Widodo minggu yang lalu saat rapat di Istana Negara. “Saya harapkan
minggu depan tim terpadu dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan ke
Karo untuk cek lapangan, silahkan paparkan apa saja yang telah dilakukan
propinsi sebagai tindak lanjut untuk penanganan pengungsi erupsi Gunung
Sinabung,” Imbuh Siti Nurbaya dalam bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara
Nurhajizah Marpaung, Rabu (04/10) sore, pukul 15.00 WIB di Gedung Manggala
Wanabakti Blok 1 Lantai 4, Jalan Gatot Subroto Jakarta.
Mengingat untuk mempercepat penanganan
pengungsi dan infrastruktur lainnya dalam penanggulangan Bencana Erupsi Gunung
Sinabung, telah berkunjung ke kabupaten Karo pada tanggal 2 Oktober 2017 dan
sudah melaksanakan rapat bersama dengan Bupati Karo dalam rangka
mendorong percepatan penanggulangan akibat erupsi gunung Sinabung.
Menghasilkan kesimpulan yang akan segera
ditindak lanjuti yakni, melakukan langkah-langkah percepatan penanganan
penanggulangan oleh pemerintah propinsi Sumatera Utara, kementerian/lembaga
lainnya dan pelaksana teknis lapangan. . Segera mempercepat pemanfaatan
dana hibah rehabilitasi dan Rekontruksi TA 2015 dan TA. 2017 sesuai dengan
peruntukannya.
Selanjutnya, mengosongkan pos-pos pengungsi
dengan menetapkan tatacara pengosongan pengungsi dan menetapkan by name by
adress dengan memanfaatkan dana yang sudah ditansfer BNPB kepada pemerintah
kabupaten Karo.
Intruksi lain, menempatkan pengungsi ke 348
unit hunian sementara yang telah selesai dibangun dan mengkordinasikan
penyelesaian infrastruktur lainnya yakni saluran pembuang komunal dan
penyediaan listrik dan segera menetapkan by name by adress calon (jiwa)
penerima jaminan hidup bagi pengungsi yang akan dipindahkan ke hunian
sementara, hunian tetap dan desa asal.
Selain itu, intruksi untuk melakukan
sosialisasi kepada pengungsi tentang rencana pengosongan pos-pos pengungsi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pendataan jumlah tegakan pohon
pada lahan seluas 90 hektar pada calon Relokasi Hunian Tetap (Relokasi Tahap
III) untuk penerbitan izin penebangan kayu (IPK).
“Demikian intruksi yang disampaikan agar
memfasilitasi kajian tekhnis tukar menukar kawasan hutan ( TMKH) untuk lahan
pengungsi Relokasi tahap III,” papar Nurhajizah Marpaung menjabarkan intruksi
Presiden Jokowi.
Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH
mengamini delapan point apa yang disampaikan oleh ibu Wagubsu Nurhajizah
Marpaung, salah satu yang sangat penting tentang lahan 480 ha sudahdiajukan
kajian izin lingkungan, namun belum turun dari Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
“Prinsipnya Pemda Karo sudah siap menetapakan
by name by adress, maupun sosialisasi ke pos-pos pengungsi agar masyarakat
tahu, pos-pos secepatnya akan dikosongkan, satu hal jika ibu menteri berkenan ,
secepatnya kirim Tim Terpadu untuk pengecekan lahan 480 hektar, agar semuanya
cepat clear dan clean. Reformasi Agraria untuk lahan usaha tani dan Tahap III
akan terlaksana”, sebut Terkelin Brahmana.
Hadir dalam Rapat tersebut Kepala BPBD provsu
Riadil Akhir Lubis, Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Kalak BPBD Karo
Ir.Martin Sitepu, Kadis Kehutanan Provsu Halen Purba, Kabid BPBD Provsu Sabrina
Br Tarigan. (PS/BUDIMAN S)
