BERBAUR: Kapolres Kota Padangsdimpuan AKBP Andi Nurwandy berbaur dengan warga yang melakukan aksi demo dengan duduk di Pelataran Kantor Walikota Padangsidimpuan. POSKOTA/ BERMAWI
POSKOTASUMATERA.COM-PADANGSIDIMPUAN-Karena
dinilai kurangnya sosialisasi dan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilihan
Kepala Desa (Pilkades), ratusan warga dari beberapa Desa di Kecamatan Angkola
Julu, Rabu (8/11) menggelar aksi protes.
Ratusan warga Desa Rimba Soping, Desa Pintu Langit Jae dan Desa Mompang
kecamatan Angkola Julu menuntut pemerintah melakukan penghitungan kertas suara
ulang dan menerapkan pengawasan dan sosialiasi Pilkades.
Aksi unjuk rasa warga desa digelar di depan Kantor Walikota Padangsidimpuan
dengan pengawalan personil Polres setempat.
Warga Desa Rimba Soping Kec.Padangsidimpuan Angkola Julu A.Dani ( 40 ) dalam
aksi itu mengatakan, banyak suara batal dalam Pilkades disahkan, Panitia
membatalkan sepihak, 2 lobang disahkan.
Dia juga menuding, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota
Padangsdiimpuan tidak melaksanakan sosialisasi cara memilih, Panwas pilkades
tidak ada.
“Bila Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak respon pada tuntutan kami,
maka warga masyarakat Rimba Soping akan melanjutkan tuntutan ke pihak yang
berwajib, karena menurut kami dalam pemungutan suara ada unsur pidananya,”
teriak mereka.
Sementara dalam tuntutan warga Desa Pintulangit Jae Kec. Angkola
Julu menjabarkan, sesuai Perda Pilkades
dalam pasal 58 ayat 2 dijelaskan bahwa Pemilhan Calon Kepala Desa menggunakan
alat yang disediakan, namun yang terjadi di desa mereka pencoblosan
dilaksanakan dengan cara menyobek kertas suara. Diduga ini terjadi untuk
membuat barang bukti kepada pendukungnya bahwa benar dipilihnya calon Kepala
Desa yang bersangkutan.
“Kami tidak menuntut siapa menang dan siapa yang kalah, namun yang kami
tuntut aturan Pemungutan suara di desa Pintu Langit Jae tidak sama dengan desa
Simasom. Jelas hal ini kami sangat keberatan. Dan kami ingin kembali dihitung
kembali kertas suara,” kata mereka.
Warga desa Mompang Kec.Angkola Julu B.Siregar dalam aksi itu
juga mengaku menuntut dilaksanakannya penghitungan ulang kotak suara. “Kami
juga menduga banyak yang sudah pindah dari desa Mompang masih memilih di Desa
ini, dan justru ini membuat kami tidak tahun kemana melaporkannya,” katanya.
Sementara dari desa lain juga seperti desa Manegen Kec.Psp Tenggara juga
menuntut agar Pemerintah membentuk Panwas pilkades. Sehingga bagi yang
keberatan aturan main bisa melaporkannya.
Para unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari polisi yang langsung
dipimpin Kapolres Kota Padangsdiimpuan AKBP Andy Nurwandy dan
Wakapolres Kompol JW.Sijabat.
Baik Kapolres Kota Padangsdiimpuan AKBP Andy Nurwandy
maupun Wakapolres Kompol JW.Sijabat terlihat berbaur bersama masyarakat guna
menjaga kekondusifan aksi. (PS/BERMAWI)
UNJUK RASA: Masyarakat Desa Rimba Soping Ahmad Dani
(kiri) dan warga masyarakat lainnya melakukan unjuk rasa memprotes hasil
Pilkades ke kantor Walikota Padangsidimpuan. POSKOTA/ BERMAWI