Kurang Sosialisasi dan Curang, Hasil Pilkades di Angkola Julu Diprotes Warga

BERBAUR: Kapolres Kota Padangsdimpuan AKBP Andi Nurwandy  berbaur dengan warga yang melakukan aksi demo dengan duduk di Pelataran Kantor Walikota Padangsidimpuan. POSKOTA/ BERMAWI

POSKOTASUMATERA.COM-PADANGSIDIMPUAN-Karena dinilai kurangnya sosialisasi dan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), ratusan warga dari beberapa Desa di Kecamatan Angkola Julu, Rabu (8/11) menggelar aksi protes.

Ratusan warga Desa Rimba Soping, Desa Pintu Langit Jae dan Desa Mompang kecamatan Angkola Julu menuntut pemerintah melakukan penghitungan kertas suara ulang dan menerapkan pengawasan dan sosialiasi Pilkades.

Aksi unjuk rasa warga desa digelar di depan Kantor Walikota Padangsidimpuan dengan pengawalan personil Polres setempat.

Warga Desa Rimba Soping Kec.Padangsidimpuan Angkola Julu A.Dani ( 40 ) dalam aksi itu mengatakan, banyak suara batal dalam Pilkades disahkan, Panitia membatalkan sepihak, 2 lobang disahkan.

Dia juga menuding, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Padangsdiimpuan tidak melaksanakan sosialisasi cara memilih, Panwas pilkades tidak ada.

“Bila Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak respon pada tuntutan kami, maka warga masyarakat Rimba Soping akan melanjutkan tuntutan ke pihak yang berwajib, karena menurut kami dalam pemungutan suara ada unsur pidananya,” teriak mereka.

Sementara  dalam tuntutan warga Desa Pintulangit Jae Kec. Angkola Julu menjabarkan,  sesuai Perda  Pilkades dalam pasal 58 ayat 2 dijelaskan bahwa Pemilhan Calon Kepala Desa menggunakan alat yang disediakan, namun yang terjadi di desa mereka pencoblosan dilaksanakan dengan cara menyobek kertas suara. Diduga ini terjadi untuk membuat barang bukti kepada pendukungnya bahwa benar dipilihnya calon Kepala Desa yang bersangkutan.

“Kami tidak menuntut siapa menang dan siapa yang kalah, namun yang kami tuntut aturan Pemungutan suara di desa Pintu Langit Jae tidak sama dengan desa Simasom. Jelas hal ini kami sangat keberatan. Dan kami ingin kembali dihitung kembali kertas suara,” kata mereka.

Warga desa Mompang Kec.Angkola Julu  B.Siregar dalam aksi itu juga mengaku menuntut dilaksanakannya penghitungan ulang kotak suara. “Kami juga menduga banyak yang sudah pindah dari desa Mompang masih memilih di Desa ini, dan justru ini membuat kami tidak tahun kemana melaporkannya,” katanya.

Sementara dari desa lain juga seperti desa Manegen Kec.Psp Tenggara juga menuntut agar Pemerintah membentuk Panwas pilkades. Sehingga bagi yang keberatan aturan main bisa melaporkannya.

Para unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari polisi yang langsung dipimpin Kapolres Kota Padangsdiimpuan AKBP Andy Nurwandy dan Wakapolres Kompol JW.Sijabat.

Baik Kapolres Kota Padangsdiimpuan AKBP Andy Nurwandy maupun Wakapolres Kompol JW.Sijabat terlihat berbaur bersama masyarakat guna menjaga kekondusifan aksi. (PS/BERMAWI)

UNJUK RASA: Masyarakat Desa Rimba Soping Ahmad Dani (kiri) dan warga masyarakat lainnya  melakukan unjuk rasa memprotes hasil Pilkades ke kantor Walikota Padangsidimpuan. POSKOTA/ BERMAWI