Aparat Desa Simpang Tais Foto Bersama Saat Pelaksanaan Pembangunan Fisik Siring Indung, Plat Deker Dan Rabat Beton. POSKOTA/SUHERMAN
POSKOTASUMATERA.COM - PALI - Dana Desa (DD) yang diterima Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Sumatera Selatan (Sumsel) bersumber dari APBN Tahun 2018 senilai Rp.184.364.000,- hampir seluruhnya dimanfaatkan untuk Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Demikian dipaparkan Kepala Desa (Kades) Simpang Tais Erika Peru kepada Wartawan saat dikonfirmasi belum lama ini. Menurutnya, bentuk fisik yang dibangun dari DD Tahap Awal tahun ini diantaranya, berupa Siring (Parit) Induk di Tengah Pemukiman Penduduk sepanjang 67 Meter terletak di Dusun lll dan Plat Deker sepanjang 6 Meter, Lebar 1,8 Meter ditambah Jalan Rabat Beton.
"Dari jumlah Ketiga Bangunan Fisik tersebut, nilainya total terealisasi mencapai Rp.138.273.000,-, atau 75% dari DaD yang diterima oleh Pemerintah Desa Simpang Tais. Sedangkan sisanya, Rp. 46.091.000,- digunakan untuk Pembelian Mesin Cetak Batubata berikut pelatihannya. Dan digunakan untuk pembangunan lainnya. Nanti kita akan menggunakan Alokasi Dana Desa", sebut Erika.
Disisi lain, untuk Peresmian Pengerjaan Pembangunan Siring Induk tersebut Erika mengatakan, Pemerintah Desa Simpang Tais sengaja mengundang beberapa pihak dari instansi terkait, diantaranya Bhabinsakantibmas dari Kepolisian Sektor (Polsek) Talang Ubi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD), P3MD, Kecamatan dan seluruh Perangkat Desa serta puluhan Tokoh Masyarakat.
Hal ini dilakukan, sebagai salah satu bentuk Transparansi Penggunaan DD yang diterima oleh Desa Simpang Tais. Selain itu, dirinya berharap pengerjaanya berjalan dengan baik dan cepat. Tidak kalah pentingnya, diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi Lenggunaan DD tersebut, agar dana dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, ucap Erika.
"Kalau kami salah, tolong di tegur dan ingatkan, karena kami selaku Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan Pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Saya berharap, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh - sungguh, terutama dalam hal penggunaan anggaran", harap Erika.
Mengapa demikian, menurutnya, Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan Payung Hukum yang jelas, sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan. Dirinya juga sangat mengharapkan adanya mekanisme ‘check and balance’ akan meminimalisir penyalahgunaan DD.
"Karena kami hanya penanggung jawab saja, sedangkan untuk pengerjaanya, semuanya kami serahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kami berharap, semua pihak ikut mengawasinya kalau dalam pengerjaanya dianggap kurang baik silahkan ditegur, karena beberapa bangunan ini adalah milik kita bersama", jelasnya.
Sementara itu, salah seorang warga setempat yang tak mau disebutkan nama mengaku Pembangunan Parit Induk itu memang sengaja diusulkan oleh warga melalui Rapat Musyawarah Desa beberapa waktu lalu. Karena selama ini, rumah mereka kerap menjadi langganan banjir dikala hujan lebat turun, akibat kurangnya keberadaan Saluran Air atau Saluran Pembuang, sehingga menyebabkan rumah terendam air.
"Kami selaku masyarakat tentunya merasa senang dengan adanya DD yang diperuntukkan bagi Pembangunan Fisik tersebut. Selain bisa ikut bekerja, berharap Parit itu bisa melancarkan air dikala hujan turun dan rumah kami tidak lagi menjadi langganan banjir", ucapnya. (PS/SUHERMAN)
