POSKOTASUMATERA.COM - JAKARTA - Informasi yang dihimpun POSKOTASUMATERA.COM dari berbagai sumber, baik Televisi dan Media Sosial, diketahui hingga kini tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) ada sebanyak 20 Orang Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Terakhir pada Kamis (26/7/2018) Malam hingga Jumat Dini Hari kemarin, untuk daftar urutan ke 20, KPK berhasil melakukan tindakan OTT terhadap Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan.
“Betul Tim KPK ada yang ditugaskan di Daerah Lampung Selatan dalam beberapa hari ini. Kamis Malam sampai Dini Hari diamankan Tujuh Orang dari unsur Kepala Daerah/Bupati, Anggota DPRD, Swasta, dan pihak lain yang terkait", kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Wartawan di Jakarta, Jumat (27/7/2018) lalu.
Agus juga mengatakan, bahwa dalam tindakan tersebut, Tim mengamankan Uang senilai Rp. 700 Juta dalam Pecahan Rp. 100 Ribu dan Rp. 50 ribu. Diduga terkait Proyek Infrastruktur.
Tertangkapnya Bupati Lampung tersebut menggenapkan jumlah Kepala Daerah yang terjaring KPK menjadi 20 Orang sesuai data dan informasi yang dikumpulkan Awak Media seperti yang dirilis Antaranews.com terkait penetapan tersangka Kepala Daerah, termasuk dengan yang terkena OTT hingga Jumat, (27/72018) kemarin.
Banyak pihak berkomentar terkait hal ini, salah satunya Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum UI menilai, bahwa banyaknya Tingkat Kepala Daerah yang ditetapkan tersangka karena kasus korupsi tersebut, memberitahu serta menunjukkan, bahwa Terali Besi atau Hotel Prodeo alias Penjara tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya.
“Kalau fokus hukumannya hanya menjalani hukuman kurungan atau masuk Penjara, tapi tidak ada Sanksi Moneter seperti Denda Dinaikkan dan memaksimalkan Uang Pengganti, maka Koruptor akan tetap berduit seperti Fenomena yang disuguhkan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung", katanya.
Adapun urutan dan rincian 20 Kepala Daerah yang terjaring KPK terdiri dari 18 Pria dan 2 Wanita. Diantaranya terdapat 2 Gubernur, 17 Bupati dan 1 Wali Kota, masing - masing :
1. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief
KPK menangkap tangan Abdul Latief bersama Tiga Orang lainnya terkait tindak Pidana Suap Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (TA) 2017 pada 4 Januari 2018.
2. Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad
KPK pada 23 Januari 2018 resmi menetapkan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad beserta Dua Orang lainnya sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kebumen TA 2016.
Perkara tersebut bermula dari OTT KPK pada pertengahan Oktober 2016 di Kabupaten Kebumen. Saat itu, penyidik KPK menangkap Yudhy Tri Hartanto di rumah seorang Pengusaha Swasta di Kebumen, Jawa Tengah dan Sigit Widodo di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen.
3. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
KPK pada 3 Februari 2018 menggelar tindakan OTT terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, terkait Suap Perizinan dan Pengurusan Penempatan Jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
4. Bupati Ngada Marianus Sae
KPK menangkap Tangan Bupati Ngada Marianus Sae pada 11 Februari 2018 terkait Suap di proyek-proyek Pemerintahan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan
KPK menetapkan Bupati Halmahera, Maluku Utara Rudy Erawan sebagai Tersangka menerima Hadiah dari Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016.
6. Bupati Subang Imas Aryumningsih
KPK menggelar OTT Pengurusan Izin Perizinan di Pemkab Subang, Jawa Barat 2017-2018, pada 14 Februari 2018 dan menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai Tersangka.
7. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman
KPK menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai Tersangka Suap Mutasi dan Promosi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
8. Gubernur Jambi Zumi Zola
KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai Tersangka Dugaan Penerimaan Suap proyek-proyek di Provinsi Jambi. Penetapan Tersangkanya pada 2 Februari 2018.
9. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada September 2017. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonisnya dengan 10 Tahun Penjara, karena terbukti menerima Uang terkait Perizinan dan proyek-proyek di Lingkungan Pemkab Kukar, Kalimantan Timur.
10. Bupati Lampung Tengah, Mustafa
KPK menangkap tangan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada 16 Februari 2018. Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi Suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah. Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung meminjam dana sebesar Rp. 300 Miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara PT Sarana Multi Infrastruktur.
11. Bupati Bandung Barat, Abubakar
KPK menangkap Bupati Bandung Barat, Abu Bakar pada 10 April 2018 terkait Penerimaan Sejumlah Uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
12. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa
Pada 30 April 2018, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai Tersangka Penerimaan Hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
13. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat
Pada April 2018, KPK menetapkan Agus Feisal sebagai tersangka dalam dugaan Penerimaan Hadiah atau Janji terkait Proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.
14. Bupati Purbalingga Tasdi
KPK melakukan penangkapan terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi pada 4 Juni 2018, terkait Perkara Penerimaan Hadiah atau Janji terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
15. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
Pada 9 Juni 2018, Bupati Tulungagung Jawa Timur Syahri Mulya menyerahkan diri kepada KPK setelah ditetapkannya Tersangka Pasca OTT terhadap tersangka lainnya Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Keduanya menjadi Tersangka Kasus Suap. Sedangkan Syahri diduga menerima Suap Fee proyek-proyek Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp. 2,5 Miliar.
16. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar
KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai Tersangka Penerimaan Suap pada Mei 2018. Samanhudi diduga menerima Rp. 1,5 Miliar terkait Ijon Proyek Pembangunan Sekolah Lanjutan Pertama di Blitar, Jawa Timur dengan Nilai Kontrak Rp. 23 Miliar.
17. Bupati Bener Meriah, Ahmadi
Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh Ahmadi ditangkap KPK pada 4 Juli 2018 yang berujung kepada Penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
18. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami Aliran Dana untuk Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai Tersangka Suap terkait dengan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada TA 2018.
19. Bupati Labuhanbatu Propinsi Sumut Pangonal Harahap
KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Pangonal Harahap sebagai Tersangka Penerima Suap dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima Hadiah atau Janji kepada Bupati Labuhanbatu terkait Proyek di Kabupaten Labuhanbatu TA 2018.
20. Bupati Lampung Selatan
Zainuddin Hasan
Zainuddin Hasan
KPK pada Kamis (26/7) Malam hingga Jumat Dini Hari Kemarin melakukan tindakan OTT kepada Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. (PS/OKTA)
