AKTIF: Kegiatan Pengurus Sedulur Jokowi Sumut yang selalu aktif dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres April 2019 lalu. POSKOTA/DOK
Hal ini guna menyelesaikan persoalan bangsa yang semakin hari semakin komleks. Dan mereka semua yang dilantik itu bakal dinilai kinerjanya oleh publik.
Bambang yang juga pengamat hukum politik ini pada wartawan, Minggu (27/10/2019) menyatakan, tetap mengapresiasi langkah-langkah politik Presiden Jokowi semacam itu, sepanjang mereka yang dipilih menjadi pembantunya adalah memiliki integritas dan profesionalitas demi perbaikan bangsa Indonesia di berbagai sektor baik ekonomi, pertanian, perkebunan, pertahanan, keamanan, infra struktur, dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
"Untuk mengawal kinerja para menteri kabinet Indonesia Maju, idealnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan semacam Perpres (Peraturan Presiden) yang mengatur pembagian tugas para menteri dan wakilnya sehingga dapat memastikan terintegrasinya seluruh program-program kesejahteraan rakyat di setiap kementerian dan lembaga negara setingkatnya," kata tim DPP relawan yang berjuang memenangkan perjuangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres April 2019 lalu.
Dia mengatakan itu bukan tanpa dasar, karena Presiden Jokowi telah telah menyatakan sendiri bahwa tidak ada visi misi menteri dan yang ada hanyalah visi misi Presiden dan wakil Presiden. "Artinya proses implementasi visi misi Presiden dan wakil Presiden yang akan dijalankan para menteri itu, kalau tidak diatur dalam suatu aturan yang baku, maka kemungkinan besar akan banyak uang negara yang keluar berhamburan tidak tepat sasaran," terangnya.
Mencermati program-program yang digulirkan oleh kementerian dan lembaga negara setingkatnya dalam kabinet jilid 1 Presiden Jokowi, bebernya, meskipun tidak semua, para menteri atau kepala lembaga setingkatnya tampak berjalan sendiri-sendiri dan semacam tidak saling koordinasi dalam menghabiskan anggaran negara.
Sehingga dalam realitanya tampak belum begitu dapat memberi dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak di lapangan.
"Atas dasar itu kami seluruh relawan Sedulur Jokowi baik di pusat atau di daerah, setiap provinsi dan kabupaten-kota, akan terus mengontrol implementasi program-program peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut," tuturnya.
Apabila program-program yang digulirkan sekarang dan tahun 2020 mendatang tidak menunjukkan indikasi telah terintegrasi secara efektif, atau indikator kesuksesannya tidak dapat terukur secara ekonomis dan masih mengambang, terutama yang dicanangkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
"Maka itu suatu pertanda bahwa Kabinet Indonesia Maju yang diklaim bapak Presiden Jokowi dapat memuluskan eksekusi program-program yang dikampanyekannya akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat banyak guna mengatasi persoalan bangsa, itu berarti hanyalah fatamorgana, asumsi atau pepesan kosong belaka," jelasnya.
"Kalau ditanya kecewa, ya mungkin para relawan sedikit kecewa dan kekecewaan itu tidak bisa dipungkiri, buktinya sempat ada relawan yang membubarkan diri, walaupun ragu-ragu di kemudian hari. Rasanya kan tidak etis kalau kami Sedulur Jokowi se-Indonesia turun ke jalan menunjukkan kekecewaannya," ujarnya memaoarkan kejujurannya.
Namun yang terpenting, paparnya, adalah semua sebagai anak bangsa harus bersama-sama mengawasi kinerja mereka bukan hanya para menteri dan wakilnya, tetapi juga pemerintah dalam arti luas termasuk Presiden Jokowi sendiri jangan sampai menyimpang dari garis amanah rakyat dan menghianati konstitusi. (PS/REL/RED)
