.jpg)
POSKOTASUMATERA.COM – MEDAN – Memasuki triwulan IV/2019, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih sangat minim. lni menjadi perhatian serius PDI Perjuangan Sumut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Sumut Smart Province, hingga Senin,14 Oktober 2019, realisasi serapan anggaran Pemprov Sumut baru berkisar Rp8,4 triliun atau 54,43% dari total APBD Rp15,5 triliun.
“Masih minimnya serapan APBD 2019 oleh Pemprov Sumut meski saat ini sudah menjelang akhir tahun, menunjukkan kegamangan pemerintah dalam proses kelanjutan pembangunan di Sumatera Utara,” kata Mangapul Purba kepada wartawan, Rabu (16/10/2019) di Gedung DPRD Sumut.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, sebutnya, meminta pemerintah di sisa waktu tahun anggaran saat ini bisa memaksimalkan serapan anggaran yang ditujukan kepada pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Dan pihaknya akan terus memantau dan mendesak Pemprov Sumut dalam hal ini gubernur untuk fokus dalam bekerja.
“Gubernur selayaknya telah memiliki fokus pembangunan. Dari sektor mana mulainya dan di sektor mana pula puncak keberhasilannya. Saat serapan anggaran yang masih minim menjalang akhir tahun anggaran, kami menilai bahwa gubernur belum mampu merumuskan fokus kerja pembangunannya. Gubernur masih gamang dalam melihat potensi pembangunan di Sumut,” tegasnya.
Lebih tegas lagi Mangapul Purba mendesak Gubernur Sumut Edi Rahmayadi agar segera mengevaluasi seluruh pajabat yang masih belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Pejabat-pejabat yang tak mampu menyerap anggaran segera di berhentikan.
Bila tidak segera dilakukan oleh gubernur langkah-langkah cepat untuk mengevaluasi seluruh pejabat maka pihaknya menyakini serapan anggaran tahun ini tidak akan tercapai secara maksimal.
“Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta agar gubernur langsung melakukan langkah-langkah atas masukkan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Dalam meningkatkan sinergitas penyelenggara pemerintahan guna mempercepat jalannya roda pemerintahan di Sumut,” tandasnya.
Untuk diketahui, berdasar data yang diperoleh dari Aplikasi Sumut Smart Province, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) fisik dan teknis, terlihat serapan anggarannya masih rendah. Sebut saja seperti Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) baru 34,5% atau terealisasi Rp155,2 M dari total belanja Rp448,7 M.
Begitupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP), dari total Rp30,8 M, baru terealisasi Rp17,1 M atau 55%, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dari total Rp218 M, realisasi baru Rp99,6 M atau 42,6%, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari total belanja Rp19,9 M, baru terserap Rp9,7 M atau 48,9%, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dari total Rp150,2 M, baru terserap Rp35,5 M atau 23,6%, Dinas Kesehatan dari total Rp396,5 M, sudah terealisasi Rp218 M atau 54%, RSJ Prof Dr M Ildrem, dari total Rp63,6 M sudah terserap Rp40,8 M atau 64,2%.
Kemudian RS Haji Medan dari total Rp101,8 M juga baru terserap Rp13,8 M atau 13,6%, BPKAD dari Rp112 M terealisasi Rp26,9 M atau 24%, BPPRD dari total Rp410 M, terserap sekitar Rp223 M atau 54%, Sekretariat DPRD dari total Rp393 M, realisasi baru Rp218 M atau 55%.
Dinas ESDM dari total Rp74 M, realisasi Rp27 M atau 36,9 M, Disperindag dari total Rp61 M, realisasi Rp31 M atau 51,6%, Biro Umum dan Perlengkapan dari total Rp209,9 M, realisasi Rp102 M atau 48,6%, Dinas Perhubungan dari total Rp66,5 M, realisasi baru Rp33,9 M atau 51%, Dinas Perkebunan dari total Rp70 M, realisasi Rp42 M atau 59,9%, Inspektorat dari total Rp64,8 M, realisasi Rp31 M atau 48%, Bappeda dari total Rp39,6 M, realisasi Rp24,9 M atau 63%, Disdukcapil dari total Rp24,6 M, realisasi Rp13,3 M atau 54%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari total Rp36 M, baru realisasi Rp20,6 M atau 57%, Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, dari total Rp16,6 M baru terserap Rp9,5 M atau 57%, serta Dinas Sosial dari total Rp116,9 M, sudah realisasi Rp71,7 M atau 61,3%.
Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprov Sumut, M Fitriyus, yang dikonfirmasi akan hal ini menyatakan, dalam waktu dekat bakal ada rapat evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut bersama pimpinan untuk mengevaluasi capaian target dan serapan anggaran tahun ini.
Dia berdalih, capaian target atau realisasi serapan anggaran di seluruh OPD belum disesuaikan sewaktu pengesahan PAPBD Sumut yang lalu. "Kita dalam beberapa hari ini mau evaluasi, dan target ini belum disesuaikan dengan evaluasi di PAPBD 2019. Jadi artinya masih target sesuai APBD murni. Pagunya masih menurut APBD induk," ujarnya.
Dia menambahkan untuk OPD fisik, saat ini memang sedang dan masih dilakukan pengerjaan sehingga serapan anggaran belum terhimpun maksimal. "Jika pekerjaan itu sudah selesai, mungkin serapan anggaran kita dalam dua bulan kedepan bisa bertambah," katanya.
Dia optimis capaian realisasi serapan anggaran 2019 berada diatas 90% sebelum tutup buku. Target itu juga telah sesuai dengan rasionalisasi anggaran di masing-masing OPD pada PAPBD 2019. "Ya, mudah-mudahan bisa diatas 90 persenlah. Insyaallah kita masih optimis karena masih banyak kegiatan yang belum diselesaikan, serapan anggaran akan meningkat. Lalu kita harapkan semua OPD juga dapat memaksimalkan realisasi anggaran, sebab muaranya untuk kepentingan masyarakat," kata Wakil Ketua TAPD Sumut itu. (PS/HASAN)
.jpg)
