POSKOTASUMATERA.COM - SAMOSIR - Untuk Pengadaan tanah timbun dan urugan pada proyek Alur Tanoponggol senilai Rp 12,86 Milyar menuai masalah. Diduga banyak kecurangan Pegiat anti korupsi menyurati Kementerian PUPR RI.
"Kita telah menyurati Dirjen SDA Balai Wilayah Sungai Sumatera II, selanjutnya dilaporkan ke Tipikor Polres Samosir," jelas pegiat antikorupsi, Dian Sinaga kepada wartawan, Sabtu (8/8/2020) di Pangururan.
Ia menyebutkan, melalui surat Nomor: UM.01.11-K/DSE/403, pihak SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II, menjawab surat masyarakat yang mempertanyakan penggunaan tanah timbunan untuk urugan Alur Tano Ponggol.
"Berdasarkan jawaban resmi dari Balai Wilayah Sungai, ada perbedaan harga material urugan Rp. 153,1 per kubik," tegas Dian. Perbedaan ini antara tanah urugan yang berasal dari bekas galian alur dengan yang didatangkan dari luar.
Kemudian dijelaskan, biaya angkut membuang tanah dirinci, jarak 0-1 kilometer sebesar Rp. 25.000 per kubik, 1-5 kilometer seharga Rp. 34.500, untuk jarak 5-10 kilometer seharga Rp. 47.500 dan jarak 10-15 kilometer seharga Rp. 63.800.
Ditambahkan Dian Sinaga, bahwa Surat jawaban resmi SNVT Pembangunan Bendungan BWS.S II PPK Danau, Sungai dan Embung atas pertanyaan masyarakat tertanggal 28 Mei 2020 itu ditandatangani oleh Darma Agus.
Berdasarkan surat jawaban resmi ini, ditegaskannya, ada dugaan PT Basuki-Sacna,KSO menggunakan sebagian besar tanah urugan yang ilegal. "Pihak Balai juga menyampaikan bahwa PT Basuki-Sacna data ketersediaan material urugan pada saat pelelangan," beber Dian lagi.
Maka menurut dia, ada permainan Manager PT Basuki-Sacna sebagai kepercayaan perusahaan itu di Kabupaten Samosir.
Masyarakat Pangururan, Robin Nainggolan ketika diminta tanggapannya mengatakan, agar pihak Tipikor Polres Samosir serius menangani persoalan tanah urugan Alur Tano Ponggol yang ditargetkan 86.600 kubik. (PS/PARDIMAN LIMBONG)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
