POSKOTASUMATERA.COM - LABUHANBATU - Menindaklanjuti sejumlah oknum perangkat terdata sebagai penerima beberapa item Bantuan Sosial (Bansos), masyarakat beserta petugas Program Keluarga Harapan (PKH) menggelar musyawarah di aula Kantor Desa Sei Nadoris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kamis (29/9/2022).
Musyawarah yang digelar itu, terungkap bahwa data bansos di desa setempat carut marut. Pasalnya, selain oknum perangkat terdata sebagai penerima manfaat beberapa item bansos, sejumlah kejanggalan juga ditemukan dalam penyaluran.
Dalam musyawarah, H.Sugianto, salah seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan bahwa ditemukan beberapa orang warga terdata di PKH namun warga itu tidak pernah menerima bantuan dimaksud selama setahun. Setelah dilakukan frint out dari Bank yang tertera dalam buku rekening warga tersebut diketahui uang bantuan dengan jumlah senilai Rp.16juta telah ditarik.
"Kapan ditarik dan siapa yang menarik uang bantuan warga itu dari Bank sampai sekarang ini kami tidak mengetahuinya. Ditanya ke pemerintah desa hanya tunggu dulu jawaban yang kami terima," cetus tokoh masyarakat itu memperlihatkan kekesalannya.
Selain itu, beberapa warga juga mengungkap dirinya pernah menerima bantuan. Tetapi, hanya sekali, setelah sekian lama bahkan hingga sampai sekarang dirinya tidak pernah lagi menerima bantuan. Sementara, nama warga tersebut masih terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan.
Dalam musyawarah itu, terlihat wajah masyarakat menyesalkan oknum perangkat desa menerima beberapa item bantuan. Padahal, menurut masyarakat, masih banyak warga yang layak sebagai penerima manfaat bantuan. Dalam musyawarah itu, warga menginginkan penjelasan dari oknum perangkat yang menerima bantuan.
Sebahagian oknum perangkat mengakui sebagai penerima manfaat beberapa item bantuan seperti PKH, BLT BBM, BPNT, PBI-JK. Tetapi, sebahagian oknum perangkat lagi mengaku tidak pernah menerima bantuan. Menurut oknum perangkat tersebut mengatakan namanya terdata penerima manfaat namun, oknum perangkat tersebut tidak pernah menerima bantuan dimaksud.
Petugas pendamping PKH Zaina Hayani dihadapan forum mengaku baru bertugas di Desa Sei Nahodaris sejak April 2022 lalu menggantikan petugas sebelumnya sehingga ia belum melakukan verifikasi serta validasi data penerima bantuan di desa itu. Mendengar ungkapan dari warga tentang carut marutnya bansos di desa itu, Hayani hanya bisa menjawab memberikan penjelasan kepada warga sesuai tufoksinya.
"Kalau di desa tempat saya bertugas sebelum saya beserta Bhabinkamtibmas selaku melakukan verifikasi dan validasi data penerima dengan cara mendatangi rumah yang terdata untuk melihat langsung keadaan serta kondisi warga tersebut," jelas Hayani sembari mengaku pernah menghimbau kepada operator infut data Desa Sei Nahodaris melakukan pendataan warga sesuai dengan kondisi keadaaan sebenarnya.
Muhammad Taufik Hidayat Lubis, Sekretaris Desa Sei Nahodaris yang juga pernah merangkap petugas infut data (operator SIKSNG) menjelaskan bahwa sejumlah oknum perangkat terdata sebagai penerima jauh sebelum ia merangkap tugas tersebut. Ia berdalih Kementerian Sosial yang menetapkan oknum perangkat terdata sebagai penerima.
"Saya sebagai Operator SIKSNG mulai tahun 2018 sampai tahun 2021. Perangkat terdata sebagai penerima manfaat bantuan jauh sebelum saya bertugas sebagai Operator SIKSNG. Itukan Kemensos yang menetapkan mereka (perangkat) sebagai penerima," kilahnya.
Musyawarah itu akhirnya masyarakat menyepakati petugas pendamping PKH Desa Sei Nahodaris melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan dengan meninjau kondisi keadaan warga dengan tujuan petugas mengetahui layak atau tidaknya warga terdata sebagai penerima bantuan.
Sebelumnya beredar rumors istri Kepala Desa Incumbent dan sejumlah oknum perangkat Desa Sei Nahodaris seperti Kepala Dusun, Kepala Urusan (Kaur) terdata sebagai penerima manfaat beberapa item bantuan. Rumors itu sontak menjadi perbincangan masyarakat setempat.
(PS/DB)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
