POSKOTASUMATERA.COM - HUMBAHAS - Menyikapi viralnya kabar tentang surat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang pejabat esselon 2 yang disinyalir melakukan perbuatan melawan hukum atas kewenanganya.
Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan,S.H,M.H kepada awak media, Kamis (01/12/2022) kemarin, mengaku telah turun langsung memerintahkan Sekretaris Daerah bersama Inspektorat untuk melakukan pengecekan terkait yang disangkakan pimpinan DPRD dalam suratnya.
Dikatakan bahwa himbauan pengecekan tersebut dilakukan selama 7 hari kerja kedepan, yang dimulai 1 Desember sampai dengan 7 Desember 2022.
"Saya sudah disposisi ke Sekda dan Inspektorat agar mengecek hal tersebut. Saya minta supaya melaporkannya selama 7 hari kerja. Bila tidak dilaporkan, maka saya akan turun langsung memeriksa," katanya dengan tegas.
Diakui dan dirasakannya, bahwa cenderung terjadi keterlambatan pembayaran sebagai akibat lemah nya serapan anggaran. Bila keadaan itu benar terjadi sebagaimana yang dituduhkan maka sama halnya pemerintah membuat rakyat melarat oleh karena ulah oknum pejabat dimaksud, dan menurutnya ini perlu segera disikapi.
Apalagi berdasarkan laporan yang diterima, daya serap anggaran daerah Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini per, 1 Desember 2022 masih diangka 67.89%. Sehingga dikhawatirkan sejumlah kegiatan yang sedang berjalan tidak dapat terbayarkan. Mengingat waktu yang mendekati injury time.
"Jangan sampai tak kebayar lagi. Karena waktu terbatas," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumban Gaol,S.H yang kemudian dikonfirmasi awak media seputar tindak lanjut surat yang Ia sampaikan, mengatakan bahwa dirinya akan menginformasikan kepada media secara transparan seperti apa nantinya tanggapan Kejatisu atas surat tersebut.
"Nanti kita sampaikan seperti apa perkembangan nya ya," jawabnya kepada media.
(PS/FT)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
