 |
| AKMAL KASEM | SEKRETARIS KOMISI B |
POSKOTASUMATERA.COM | LHOKSEUMAWE -- Akmal Kasem Sekretaris Komisi B DPRK Lhokseumawe, angkat bicara terkait kinerja unit layanan pengadaan (ULP) Pemerintah Lhokseumawe dinilai lambat hingga kegagalan proses tender sudah memasuki triwulan ketiga tahun 2023.
Coba perhatikan di Web LPSE Kota Lhokseumawe untuk paket pelelangan di Kota Lhokseumawe ada paket yang di batalkan, tanpa di berikan keterangan pengguguran penawaran perusahaan peserta lelang.
Akmal menjelaskan lambatnya, pelaksanaan tender serta gagalnya sejumlah proses tender, menyebabkan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) di Pemerintah Lhokseumawe disorot.
"Padahal ada perusahaan yang dimenangkan di paket lelang lainnya, sedangkan di paket lelang yang dibatalkan perusahaan tersebut, digugurkan tanpa keterangan gugurnya perusahaan tersebut." Jelasnya.
Sambungnya, Apa ada paket titipan? yang ngak bisa di jadikan pemenang lelang sehingga paket-paket tersebut, dibatalkan oleh pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Lhokseumawe.
"Mana yang katanya bapak Pj. Walikota untuk pelelangan di Pemko Lhokseumawe tidak ada intervensi dan pengaturan terhadap pekerjaan tender. Harapan kita agar para pokja-pokja di ULP Pemko Lhokseumawe di evaluasi untuk dapat membrantas KKN di Kota Lhokseumawe," Sebut Akmal Kasem.
Ia berharap kepada PJ imran untuk bisa mengevaluasi kinerja kepala ULP tersebut, dan seluruh jajaran komponennya.
Ia menegaskan, ULP itu kan di bawah sekda harus cepat disiapkan, terutama terkait dokumen administrasi proyek. kita berharap ULP Lhokseumawe jauh dari kata sarat KKN.
Lebih jauh nanti persoalannya di lelang itu yang harus mencapai kemajuan, jika pun di indahkan kita akan panggil untuk dapat mendengar langsung, terkait molornya kinerja pemerintah kota Lhokseumawe.
Sementara itu ketika media ini melakukan konfirmasi dengan kepala ULP Lhokseumawe belum berhasil, sehingga belum ada tanggapan. (PS/RIZKI)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
