Sekretaris Komisi B Menduga AD Alias Si Bos yang Mengatur Skenario Pelelangan di ULP Lhokseumawe

AKMAL | SEKRETARIS KOMISI B

POSKOTASUMATERA.COM | LHOKSEUMAWE -- Diduga ada mafia pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Lhokseumawe hal inipun terindikasi ada pihak yang bermain AD alias si BOS diduga orang dekat dengan Pejabat PJ Walikota Lhokseumawe,  dialah yang mengatur skenario semua penyusunan rencana di ULP Lhokseumawe, sesuai dengan Riques si Bos.

Hasil penelusuran jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Lhokseumawe, diduga dicurigai aktor intelektual tersebut satu leting dengan Pj Walikota Imran.

Akmal Kasem Sekretaris Komisi B DPRK Lhokseumawe, menjelaskan, ada yang tidak sehat dan minim transparansi pada bidang tersebut, "ia menduga mendapatkan kejanggalan pada sistem pelelangan di unit pelayanan pengadaan barang dan jasa (ULP) Lhokseumawe.  Hal ini pun bias akibat banyak proyek gagal tender, di triwulan ke III." Jelasnya.

Untuk paket pelelangan di kota Lhokseumawe ada paket yang dibatalkan sepihak tanpa diberikan keterangan pengguguran, lebih lanjut, penawaran perusahaan peserta lelang padahal ada perusahaan yang dimenangkan di paket lelang lainnya, sedangkan di paket lelang yang dibatalkan perusahaan tersebut digugurkan tanpa sebab akibat keterangan gugurnya perusahaan tersebut.  Padahal pengerjaan tersebut seyogyanya sudah rampung di kerjakan. 

Menurut informasi yang di himpun oleh Komisi B DPRK Lhokseumawe, terindikasi ada monopoli pengaturan pemenang lelang sejumlah proyek oleh tim Pemkot Lhokseumawe dengan rekanan kontraktor peserta tender, dugaan kuat monopoli tersebut terkuak dari action penawaran paket yang diduga dilakukan oleh Pokja itu sendiri bahkan terkesan Pokja memaksakan dan menetapkan pemenang padahal proses belum selesai.

Namun tak lazim lagi adanya sikap oknum ULP Pemkab ini diduga berupaya untuk merampok paket proyek bernilai miliaran rupia8h pada program pemerintahan PJ Imran.

Kita meminta penjelasan apa yang menjadi dasar hukumnya sehingga pengerjaan pada proyek unit pelayanan pengadaan barang dan jasa ULP hari ini tidak berlangsung, secara trabsparan dan mekanisme pelelangan. Dan besar kumungkinan kami akan mengusul akan mengusulkan pansus kepada pimpinan untuk menelusuri sisi gelap pada ULP Lhokseumawe, ujar politisi senior dari fraksi Gerindra. (PS/RIZKI)