Roadshow Bus KPK Tahun 2023 yang mengusung tema “Jelajah
Negeri Bangun Anti Korupsi” dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Pj
Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setia
Imam Efendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, serta bupati
dan wali kota se-Sumut.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran,
dan kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan sikap pencegahan
dan pemberantasan seluruh tindakan korupsi.
Bupati Eddy Berutu menyambut baik kegiatan ini dan menyebut
akan terus berupaya menumbuhkan sikap antikorupsi terutama dalam tata kelola
pemerintahan di Pemkab Dairi.
Dalam pertemuan tersebut, Eddy Berutu juga menjelaskan acara
Pesta Njuah-Njuah 2023 kepada Pj. Gubsu Hassanudin sekaligus mengundang sebagai
tamu kehormatan untuk hadir.
“Saya juga mengajak Sekretaris Daerah Propinsi Bapak Arief
Sudarto Trinugroho untuk juga hadir. Mari kita doakan kehadiran beliau berdua,”
kata Eddy Berutu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin dalam pidatonya mengatakan,
Roadshow Bus KPK RI merupakan kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk
mengembangkan sikap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ini
adalah langkah salah satu diantara salah dua dan salatiga bahwa ini adalah
penanaman pencegahan yang lebih baik. Sebutnya.
Roadshow merupakan tindakan secara berkelanjutan dan konsisten selama lima
tahun terakhir, secara serius dan fokus dalam mewujudkan good governance dan
green governance dengan berbagai upaya.
Atas upaya tersebut pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah
berhasil meningkatkan 24 indikator tata kelola pemerintahan yang baik dalam
skala nasional.
Sementara Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron menyebutkan upaya
pemberantasan korupsi tidak cukup dengan upaya-upaya peringatan, melainkan
dilakukan adanya upaya pencegahan dan penyelidikan melalui perbaikan sistem,
membangun integritas, dan membangun upaya anti korupsi.
“Paling penting kita libatkan peran serta masyarakat, karena korupsi berdampak
pada seluruh program pembangunan, mulai dari mutu perbaikan tingkat kesehatan
pun juga terganggu. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu melibatkan berbagai
pihak, sesuai dengan kehidupan dan kapasitas masing-masing. Kita semua bisa
berpartisipasi dengan berbagai cara salah satunya dengan melaporkan tindak
pidana korporasi, serta membangun sistem manajemen anti korupsi,” ujarnya.
Gufron menjelaskan sudah hampir lebih kurang 1.700 orang yang ditangkap KPK
mulai dari menteri sampai kepala daerah, namun tidak mengurangi angka kejahatan
tersebut.
Melalui kesempatan itu, Gufron mengajak seluruh pejabat yang ada untuk
membuktikan budayanya anti korupsi.
“Ini dedikasi kepada publik bukan untuk kenyang-kenyang sendiri, bukan bukan
untuk mewah-mewah sendiri, dan bukan untuk enak-enak sendiri,” ujarnya. (PS/K.TUMANGGER).
