Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Dairi Aryanto Tinambunan dalam Forum Koordinasi
Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dairi tahun 2023, di Hotel Mutiara,
Sidikalang, Rabu (8/11/2023).
“Misalnya Dinas Kesehatan memiliki intevensi dalam hal
identifikasi ibu hamil yang dilakukan di Posyandu dan home visit, pemberian
minimal 90 TTD bagi ibu hamil, pemberian TTD bagi remaja putri ke sekolah,
edukasi pemberian ASI Eksklusif pada pelaksanaan kelas ibu, edukasi tentang
pemberian MP ASI bagi anak 6 – 23 bulan di kelas ibu balita, melakukan tata
laksana gizi buruk pada balita, pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu,
edukasi pemberian tambahan asupan gizi pada balita gizi kurang, pemberian
Imunisasi Dasar Lengkap pada balita, pelaksanaan Pemicuan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS), melakukan monitoring kepemilikan jamban, pelaksanaan
verifikasi jamban, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di
Posyandu, serta pendampingan kader Posyandu dalam melakukan timbang ukur,”
ucapnya.
Sementara, lanjut Aryanto, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
melakukan intervensi melalui pelayanan KB, operasional penurunan stunting,
operasional pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berencana dan balita
stunting, operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko
stunting, mini lokakarya kecamatan, operasional dapur sehat atasi stunting,
rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota, audit kasus stunting, pembinaan
kelompok ketahanan keluarga (bina keluarga balita) dengan menggunakan BKB Kit
stunting di 18 desa lokus stunting.
Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas
Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan yang berperan dalam
mensosialisasikan Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2023 di 26 Desa lokus
Tahun 2023, serta Dinas Sosial yang berperan dalam verifikasi dan validasi data
terkait penerima bantuan pada 26 Desa lokus Tahun 2023.
“Adapun Bappeda memiliki peran dalam koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan
manusia, Dinas Komunikasi dalam peliputan dan publikasi kegiatan percepatan
penurunan stunting, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam sistem
penyediaan air minum (SPAM) sebanyak tiga puluh sambungan rumah di Desa
Pangaribuan Kecamatan Siempat Nempu Hulu,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Aryanto juga menyampaikan
pentingnya kerja sama antar pemerintah dan media dalam menyebarluaskan
informasi tentang stunting, serta keterlibatan akademisi dalam membuat analisis
faktor determinan penyebab kasus stunting.
“Guna mempercepat stunting, kita juga memerlukan dukungan
dari dunia usaha ataupun Perusahaan swasta serta respon cepat dari berbagai
perangkat daerah terakit dalam melakukan koordinasi percepatan penurunan
stunting,” tuturnya. (PS/K.TUMANGGER).
