POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Ada yang menggelitik di anggaran Kapal Latih bernama KM Cakalang di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.
Pasalnya, Kapal berbobot besar yang khabarnya pengadaannya sejak tahun 2006 lalu itu disebut-sebut tak laik operasi, namun anehnya anggaran BBM, Oli dan pemeliharaannya tetap mengucur.
Pantauan wartawan, Senin (20/5/2024) Kapal Latih KM Cakalang sandar di dermaga BPPP Medan di Jalan Chaidir Kelurahan Nelayan Indah Medan Labuhan Kota Medan. Terpantau KM Cakalang mangkrak bak besi tua.
Sumber diperoleh, meski tak laik operasi, negara melalui BPPP Medan tetap mengucurkan anggaran ratusan juta ke KM Cakalang yang tampak mangkrak itu.
Amat kontras dengan tampilan Kapal Latih BPPP Medan itu saatdiposting X (Twitter) pada tahun 2018 lalu. Kala itu Kapal diduga berharga miliaran ini tampak masih gagah dan terawat.
Dihubungi wartawan, Senin (20/5/2024) Staff Bagian Perencanaan BPPP Medan mengaku, anggaran di tahun 2023 untuk KM Cakalang sekitar Rp. 114 juta dengan rincian biaya pemanasan Rp. 72 juta dan pemeliharaan Rp. 42 juta.
“Kalau anggaran tahun 2023 bea pemanasannya Rp. 72 juta dan bea pemeliharaannya Rp. 42 juta. Kalau tahun 2024 saya kurang hafal, namun kayaknya lebih rendah,” bebernya.
Wanita itu menuturkan, anggaran KM Cakalang tahun 2023 tak diketahuinya habis dipakai atau tidak. Karena hal tersebut merupakan kewenangan Nakhoda atau Kapten Pelatih KM Cakalang Maradona dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPPP Medan Marianus.
Tak laik operasionalnya KM Cakalang yang dijadikan Kapal Latih BPPP Medan dibenarkan PPK BPPP Medan Marianus. Melalui sambungan ponsel Kasi Perencanaan, pria bersuara berat itu mengaku sesuai Assement PT. Biro Klasifikasi Indonesia KBI (Persero).
“Secara garis besar begini. Kalau soal Kapal Latih, kayak Kapal Batu itu. Telah diaudit kawan kawan KBI sudah tidak layak lagi Kapal kami itu, kalau dari mesin masih layak. Kalau secara operasional ke laut sudah tak layak lagi. Kami tak berani. Kalau pun ada anggaran itu hanya untuk pemanasan kapal,” bebernya.
SIAP REVISI
Kepala BPPP Medan Ahmad Ridloudin juga membenarkan Kapal Latih KM Cakalang tak layak operasional. Dia berjanji akan meminta arahan ke pimpinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Dia mengaku siap merevisi anggaran itu.
“Tahun 2024 sepertinya anggaran semakin turun, saya kurang hafal, tp terima kasih diingatkan, nanti kami minta arahan lebih lanjut kepada pimpinan di Jakarta, jika memang KM. Cakalang ini perlu distop biaya perawatannya, kami siap utk merevisi,” jelasnya saat dikonfirmasi via pesan Whats App, Rabu (22/5/2024).
Dia membenarkan KM Cakalang sesuai assement tak layak operasional dan perlu banyak perbaikan. “Betul Pak ******, memang KM. Cakalang ini klo berdasarkan hasil assesment PT. BKI banyak item yg unsatisfactory, shg perlu banyak sekali perbaikan dan reparasi, Biaya pasti cukup tinggi,” jelasnya.
Dia juga mengaku, telah mengajukan ke KKP RI terkait KM Cakalang. “Sehingga kmrn kami sudah ajukan kepada pimpinan di Jakarta mhn arahan lebih lanjut terkait Kapal KM. Cakalang tsb. Mungkin msh dalam proses pembahasan. Apakah dihapuskan atau seperti apa,” tulisnya.
Disinggung masih mengucurnya anggaran ratusan juta ke KM Cakalang yang tak layak operasi itu, Ridloudin berdalih untuk bahan bakar memanaskan mesin. “Utk anggaran tsb diatas, saat ini di KM Cakalang tsb utk mesin msh kondisinya lumayan bagus, sehingga msh perlu perawatan guna pemanasan,” kata pria yang tak terlihat Laporan Hasil Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN) di website LHKPN KPK RI itu saat dibrowsing.
Dimintai tanggapannya atas informasi sumber wartawan atas dugaan mengalir ke pihak luar BBM KM Cakalang, pria itu mengaku tak tahu dan tak pernah memproses atas dugaan yang disampaikan wartawan.
“Klo terkait hal ini saya blm pernah dengar, soalnya saya penugasan di BPPP Medan baru 8 - 9 bulan ini Pak *****. Baik Pak ****, utk informasi ada oknum yg menjual solar sampai ton2an kepada pihak luar, saya juga blm pernah dengar,” pungkasnya.
MINTA DIPERIKSA
Menanggapi mengucurkan ratusan juta pertahun di KM Cakalang meski diduga tak laik operasional dipertanyakan Aktivis Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) Hafifuddin, Rabu (22/5/2024).
Aktivis anti rasuah ini berharap temuan itu menjadi pekerjaan rumah Kejaksaan Negeri Belawan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data serta keterangan ke berbagai pihak guna menghindari bocor nya uang negara atas penganggaran itu.
“Kami berharap Kejari Belawan melek dan agak diteliti penganggaran KM Cakalang di BPPP Medan. Kalau ditemukan pelanggaran harap dilakukan pengusutan secara tuntas,” tegas pria kelahiran Utara Kota Medan itu.
Selain anggaran KM Cakalang, anggaran lain di BPPP Medan juga harus dipelototi Kejari Belawan dengan merangkul BPK RI Perwakilan Sumut. “Periksa juga penggunaan anggaran lain. Ajak BPK RI turut serta,” pungkasnya.
Kasi Intel Belawan Oppon Siregar belum merespon wartawan saat akan dimintai tanggapannya atas desakan Pengurus LP3 itu. Saat dihubungi ponselnya, Rabu (22/5/2024) belum diangkat.
ASSEMENT PT BKI PERSERO
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
