POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A) dan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan melaksanakan Sosialisasi aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (e-dabu) dan Program Rehabilitasi kepada Perangkat Desa di Aula Hutamas Perkantoran Tano Tubu , Doloksanggul Senin 24 Juni 2024.
Kadis PMDP2A Maradu Napitupulu dalam Arahan paparan sekaligusnya menyampaikan bahwa Aplikasi e-dabu adalah aplikasi pendaftaran perangkat desa dan keluarganya secara online ke BPJS Kesehatan. Aplikasi ini menyediakan fitur bagi perangkat desa untuk melakukan pendaftaran perangkat desa beserta anggota keluarganya. Program Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Nasional mutlak menjadi kewajiban seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Berdasarkan peraturan yang berlaku disebutkan bahwa Kepala desa dan perangkat desa mencakup sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan membayarkan iuran.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, apt Rita M. Ridwan S.Si, M.Kes., AAAK sebagai narasumber menuturkan aplikasi E-Dabu ini adalah alat bantu bagi Person In Charge (PIC) atau operator di desa agar tidak perlu lagi melakukan pengurusan penambahan atau pengurangan biaya JKN dengan mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan.
Aplikasi E-Dabu merupakan sebuah inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik, kemudahan akses serta kepraktisan pelayanan bagi peserta program JKN-KIS. Mengurus pekerja bukanlah hal yang mudah, namun BPJS Kesehatan selalu memberikan kemudahan melalui aplikasinya. E-Dabu ini merupakan aplikasi online untuk pelaporan penambahan atau pengurangan peserta BPJS JKN bagi aparat desa sehingga mereka tidak harus ke Kantor BPJS jika ada perubahan data tetapi cukup mengakses aplikasi ini melalui ponsel android.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, wawasan dan keterampilan aparatur di desa mekanisme terkait dan aktifasi kepesertaan dan pembayaran tagihan iuran BPJS terhadap peserta dalam hal ini Perangkat Desa. Dalam Implementasi JKN, isu kolektibilitas menjadi tantangan. Mengingat keberlangsungan program JKN sangat bergantung pada iuran JKN yang penyelenggaraan rutin setiap bulan.
Dalam Implementasi JKN, isu kolektibilitas menjadi tantangan. Mengingat keberlangsungan program JKN sangat bergantung pada iuran JKN yang penyelenggaraan rutin setiap bulan. Tunggakan iuran peserta mandiri di kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp. 10.370.557.570, jumlah peserta menunggak 14.075 jiwa.
Dalam mendukung SDGs desa sehat dan sejahtera, Perangkat desa melakukan pengingat dan edukasi kepada masyarakat menunggak untuk melunasi tunggakan atau bisa mengikuti program cicilan (Program Rehab). Danaan JKN merupakan tantangan bagi pemangku kepentingan untuk keberlanjutan program JKN. Manfaat yang begitu besar dapat dirasakan masyarakat dengan terdaftar sebagai peserta JKN. (PS/BN)
