POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Netralitas Tim Karateker Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipertanyakan usai melaksanakan pemilihan Ketua HMI Cabang Medan yang inkonstitusional. Keberpihakan tim karateker dianggap melanggar prinsip independensi dan integritas HMI sehingga merugikan salah satu kandidat.
Pada awalnya, proses yang dilakukan oleh Tim Karateker PB HMI untuk membuat sebuah "arena" pertarungan yang adil untuk memilih Ketua Umum HMI Cabang Medan berlangsung baik. Mulai dari proses pendaftaran sampai penentuan calon.
Calon yang kemudian diumumkan memenuhi syarat adalah Azwar Azmi Batubara dan Cici Indah Rizki. Head to head antarkeduanya pun berlangsung dengan penuh lobi-lobi yang tak terelakkan. Hingga kemudian forum pun dipending dengan berbagai alasan hingga tiga bulan lamanya.
"Sampai kemudian, secara tiba-tiba muncul flyer yang menyebutkan bahwa Ketua HMI Cabang Medan sudah terpilih," ujar salah satu kandidat Ketua HMI Cabang Medan, Azwar Azmi Batubara di Medan, Kamis (10/10).
Kemunculan flyer tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar. Sebab dirinya yang merupakan bagian dari kontestan sama sekali tidak mendapat undangan dari pihak karateker bahwa forum kembali resmi dibuka.
"Sampai detik ini saya tidak menerima undangan baik formal maupun non-formal," tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Azwar Azmi Batubara merasa miris. Sebab organisasi pengkaderan yang seharusnya menjalankan proses organisasi dengan baik berlandaskan ideologi yang tertuang dalam AD/ART telah diciderai oleh proses pemilihan yang tak elegan dan berintegritas.
"Sejatinya, sebagai kontestan dan kader yang berproses dari bawah sebuah pertarungan tidak harus selalu dimenangkan. Kekalahan siap kita terima asal proses yang dijalankan adalah proses yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para tokoh dan pejuang HMI terdahulu," tegasnya.
Namun, melihat adanya ketidaknetralan dari Tim Karateker PB HMI yang secara sepihak menggelar proses pemilihan tanpa mengindahkan aturan organisasi ia perlu merespons melalui sebuah pernyataan ke media dan berharap Ketua PB HMI mengambil tindakan tegas terhadap proses pemilihan yang tidak dilakukan secara adil tersebut.
Kader HMI Cabang Medan Khairul Ansor Nasution menjelaskan, indikasi ketidaknetralan Tim Karateker PB HMI terhadap proses pemilihan Ketua HMI Cabang Medan sangat terlihat ketika forum mendadak dibuka tanpa pemberitahuan.
"Parahnya, forum tetap dilaksanakan meski tak memenuhi quorum. Proses pemilihan sendiri kabarnya dilaksanakan secepat kilat dan disahkan pada pukul 04.00 WIB dini hari," imbunya.
Melihat adanya proses dinamika yang telah mengangkangi nilai-nilai konstitusi HMI, sejumlah komisariat kemudian bereaksi dengan menuntut proses pemilihan dihentikan sampai adanya legalitas forum yang jelas dari PB HMI.
Sejumlah Komisariat HMI se Kawasan Cabang Medan turut menyayangkan sikap yang diambil Tim Karateker PB HMI yang seharusnya menjadi wadah bagi HMI Cabang Medan untuk melaksanakan proses pengkaderan yang baik.
"Atas dasar itu, kami tegaskan kami akan melakukan upaya perlawanan. Sejatinya kami tidak menolak adanya pemilihan, karena itu yang memang diharapkan. Namun yang kami tolak adalah cara-cara yang melanggar prinsip keadilan dan demokrasi. Oleh karenanya, apabila forum yang cacat organisasi ini tetap disahkan, maka sebagian besar komisariat akan menganggapnya tidak sah," tegas Fit Septri Yeni, salah satu peserta utusan Konfrensi HMI Cabang Medan.
Tim Karateker PB HMI sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik yang muncul. Separuh lebih Komisariat HMI se Kawasan Cabang Medan mendesak agar forum pemilihan diulang dan dilanjutkan setelah ada pembenahan menyeluruh terkait prosedur pemilihan.
Bila dibiarkan dan terus berlarut, keadaan ini akan menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang terancam kehilangan kepercayaan dari anggotanya jika masalah tidak segera diluruskan dan dituntaskan. (PS/RED)
