POSKOTASUMATERA.COM – DAIRI – Dekman Sitopu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Dairi dan Eddy Banurea Inspektur Inspektorat Dairi hadiri gelar kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota Tahun 2024, bertempat di Aula Bappeda Dairi, Selasa (15/10/2024).
Sekretaris
Daerah Kabupaten Dairi Jonny Hutasoit melalui Juliawan Rajagukguk menyampaikan
untuk percepatan pengintergrasian gender di dalam pembangunan khususnya di daerah,
sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, menetapkan Kepala Bappeda
sebagai ketua pokja PUG dan anggotanya adalah seluruh kepala OPD, sehingga
diharapkan nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan konsultasi bagi pelaksana
dan penggerak PUG dan juga dilanjutkan dengan pembentukan focal point di
masing-masing OPD.
Sebagai
bentuk komitmen, ucap Juliawan, Pemerintah Kabupate Dairi telah menerbitkan
Peraturan Daerah Kabupaten Dajri Nomkt 6 Tabun 2020 tentang Pengarusutamaan
Gender. Dijelaskan bahwa tugas pokja PUG yaitu mempromosikan dan memfasilitasi
PUG kepada masing-masing perangkat daerah, melaksanakan sosialisasi dan
advokasi PUG kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa, menyusun program kerja
tahunan, mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender, menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun, bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Wakil Bupati, merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati,
menyusun profil gender daerah, melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di
masing-masing perangkat daerah, menetapkan tim teknis untuk melakukan analisia
terhadap anggaran daerah yang Responsif Gender, menyusun Rencana Aksi Daerah
PUG, serta mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di
Perangkat Daerah.
"Pelaksanaan
kegiatan hari ini merupakan komitmen dari kebijakan teraebut. Diharapkan
setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini, dapat menghasilkan dokumen resmi
berupa gender budget satement (GBS), sehungga menjadi bahan evaluasi kita untuk
menerapkan anggaran yang responsif gender," katanya.
Diharapkan,
lanjut Juliawan, kegiatan ini dapat mempercepat pengintergrasian anggaran
responsif gender di instansi masing-masing sebagai upaya untuk mempercepat
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender, yang pada gilirannya
akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Dairi. (PS/K.TUMANGGER/KANSIOM).