POSKOTASUMATERA.COM - MADINA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Kabupaten Mandailing Natal 'Mulyadi P Jambak' meminta keseriusan dan ketegasan Inspektorat Madina dalam melakukan audit Pengelolaan Dana Desa TA.2024 Desa Sopo Batu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
Dikatakan Mulyadi, dari hasil investigasi yang dilakukannya pada, Sabtu 11/1/25 sekira pukul 17:15 Wib ke salah satu desa paling ujung di Kecamatan Panyabungan Kota itu tidak menemukan adanya tanda-tanda pelaksanaan dan penyaluran serta pengelolaan Dana Desa tahun 2024 sesuai data laporan Kades di SPJ yang di upload di laman resmi Jaringan Pencegahan Korupsi atau sebuah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara.
Selain itu, keterangan yang berhasil diperoleh dari sejumlah warga, Kepala Desa Sopo Batu 'Hendri, tidak bertempat tinggal di Desa tersebut, dan dari pengakuan warga, beliau jarang sekali datang ke Desa.
"Kasihan sekali masyarakat di desa Sopo Batu itu, sepertinya ada pembiaran tanpa perhatian dari Kepala Desanya, pandangan saya, warga disitu tidak obahnya bagaikan ayam kehilangan induk", ungkap Mulyadi. Selasa (14/1)
Tidak cuma itu saja, Mulyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Korwil III se Tabagsel DPD LSM-WGAB Sumatera Utara ini pun menyebutkan dari 11 poin pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2024 yang sudah diposting oleh Kepala Desa melalui laman resmi terpercaya diduga hanya BLT yang benar-benar disalurkan kepada masyarakat, sedangkan untuk poin lainnya disinyalir tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Atas dasar itu, Mulyadi mengatakan perlu pemeriksaan yang jujur dan tegas dari Inspektorat Madina terhadap Kepala Desa Sopo Batu, dan audit yang dilakukan itu pun ia meminta agar pihak Inspektorat tidak hanya melakukan proses pemeriksaan melalui data saja, tapi ia pun berharap agar tim pemeriksa dari BPK dan Inspektorat turun langsung ke Desa Sopo Batu agar melihat dengan jelas dan akurat apa saja yang telah terlaksana di Desa Tersebut yang pengelolaannya bersumber dari DD tahun 2024.
"Kita minta tim dari pihak BPK dan Inspektorat Madina untuk turun langsung ke desa sopo batu tanpa pemberitahuan agar dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi desa tersebut apakah Dana Desa itu betul-betul menyentuh kepada masyarakat atau tidak",pintanya lagi.
Pantauan awak media di Desa Sopo Batu, ditemukan satu kegiatan fisik yaitu pembangunan Bronjong di tiga titik pinggiran sungai yang anggarannya belum diketahui jelas darimana sumbernya, namun terlihat jelas pelaksanaan pengerjaannya masih terbengkalai.
Mulyadi juga menyebutkan telah mempertanyakan keberadaan bronjong yang berfungsi sebagai dek penahan air sungai tersebut kepada sejumlah masyarakat desa itu sendiri, ia mengakui mendapatkan keterangan dari beberapa warga yang mengatakan bahwa pengerjaannya bersumber dari Dana Desa TA.2024, namun Ketua Wgab ini mengatakan telah menemukan sejumlah kawat yang sudah dirakit masih tergeletak di pinggir sungai yang diduga kawat tersebut hendak digunakan untuk pengikat batu/bronjong.
"Informasi yang saya dapatkan dari keterangan beberapa warga, bahwa pembangunan bronjong tersebut bersumber dari Dana Desa, namun pantauan kami dilokasi, masih ada sejumlah kawat yang belum terpasang batu, kita belum mengetahui apakah kawat yang tergeletak dipinggir sungai tersebut adalah merupakan sisa lebih dari pengerjaan atau memang pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan", sebutnya.
Terpisah, media ini telah berupaya mengkonfirmasi kepala Desa Sopo Batu lewat via telepon dan pesan WhatsApp, namun sampai berita diterbitkan kepala desa tidak memberikan tanggapannya. (PS/210)
