POSKOTASUMATERA.COM – Tapanuli Selatan-Setelah berlangsungnya Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tapanuli Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi terkait pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara yang berlangsung di Tor Sibohi Hotel ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, pimpinan organisasi, mahasiswa, jurnalis, dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Tapanuli Selatan Selasa (21/1-2025).
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Arief Marizki Purba, SE, S.Sos., M.Si., seorang akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU), serta Kristian Redison Simarmata, SM, ST, Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia. Keduanya memberikan pandangan yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Arief Marizki Purba menyoroti banyaknya oknum ASN yang terlibat dalam politik praktis selama Pilpres dan Pilkada 2024. "Masih banyak ditemukan pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah. Untuk itu, aturan harus diperketat dan sanksi yang lebih tegas perlu diterapkan agar memberikan efek jera," tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa netralitas ASN merupakan amanat Undang-Undang ASN yang menuntut integritas, profesionalisme, serta kebebasan dari intervensi politik.
Senada dengan itu, Kristian Redison Simarmata menekankan perlunya penguatan regulasi terkait ASN. "Undang-Undang ASN harus dipertegas, khususnya mengenai sanksi bagi pelanggar, sehingga mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang benar-benar netral," ujarnya. Ia menambahkan bahwa netralitas ASN sangat penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal tanpa adanya pengaruh politik tertentu.
Sebelumnya, sambutan juga disampaikan oleh perwakilan Forkopimda, termasuk unsur Kejaksaan, Polres Tapanuli Selatan, Kodim 0212 Tapanuli Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Mereka sepakat mendukung upaya Bawaslu dalam memperkuat pengawasan netralitas ASN sebagai upaya menjaga integritas pemilu.
Kegiatan yang dipandu oleh moderator Vernando Maruli Aruan, ST, C.Med., berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Peserta terlihat antusias, khususnya dalam menggali solusi konkret untuk mengatasi tantangan pengawasan netralitas ASN di masa depan.
Acara ini dibuka oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (HP2H) Bawaslu Tapanuli Selatan, Vernando Maruli Aruan, dan ditutup oleh Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan, Taufik Hidayat, SE, MM, C.Med. Dalam penutupannya, Taufik menekankan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penting untuk memperbaiki sistem pengawasan di masa depan.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum refleksi sekaligus komitmen bersama untuk memastikan ASN tetap menjalankan perannya sebagai unsur perekat bangsa yang netral dan profesional, demi terciptanya demokrasi yang sehat di Indonesia.(PS/BERMAWI)
