Anggota DPRK Lhokseumawe dari Gerindra berharap Kepemimpinan Mualem- Dek Fadh dapat Berjalan Harmonis

Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe saat wawancara dengan sejumlah awak media elektronik di Istana Negara.  FOTO | IG Muzakir Manaf 

POSKOTASUMATERA.COM | LHOKSEUMAWE -- Anggota DPRKLhokseumawe dari Partai Gerindra Irwan Yusuf mengharapkan Kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Fadhlullah harus dapat berjalan secara harmonis untuk mendorong terciptanya rencana pembangunan yang pro rakyat lima tahun mendatang.

Langkah ini sangat perlu di perkuat, karna kolaborasi antara Partai Gerindra dan Partai Aceh akan mempermudah berlangsung nya jalannya pembangunan di bumi serambi mekkah, jangan hanya dengan kejadian kejadian kecil dapat memperburuk jalannya komunikasi antara Parnas dan Parlok tersebut. 

Demikian disampaikan oleh Anggota DPRK Lhokseumawe dari Gerindra kepada Poskota Sabtu 22 Februari 2025 di Kota yang dijuluki petro dolar pagi tadi. 

Menurutnya, kader partai Aceh yang berada di legislatif harus kompetitif sehingga setiap pernyataan nya dapat memberikan edukasi politik di masyarakat, jangan malah menimbulkan kegaduhan, apalagi sampe memperkeruh hubungan kedua Partai tersebut yang sudah cukup harmonis 15 tahun belakangan ini. 

Irwan Yusuf menilai pernyataan Ketua DPR Aceh, Zulfadli, A.Md yang secara tendensius menyerang Wagub Aceh, Fadhlullah, SE sebagai sosok dibalik pengangkatan Plt.Sekda Aceh sama sekali tidak pantas. Mengingat hal itu disampaikan Zulfadli dalam kapasitas sebagai Ketua DPR Aceh secara terbuka dalam sidang Paripurna DPR Aceh kemarin. 

Sambung Irwan Yusuf, pengangkatan Alhudri sebagai Plt. Sekda Aceh ditandatangani Mualem selaku Gubernur Aceh, terlepas atas usulan siapa, namun Gubernur Aceh tentu tidak luput dari berbagai pertimbangan sebelum melakukan penetapan apalagi pengangkatan Sekda Aceh

"Menurut hemat saya, hal itu sangat tidak pantas diutarakan oleh Ketua DPR Aceh, apalagi dalam sidang Paripurna. Mestinya dapat dikomunikasikan secara langsung dengan pihak terkait, termasuk Mualem. Bukan malah diumbar secara vulgar ke publik", ujarnya, Politisi senior partai Gerindra Lhokseumawe. 

Irwan Yusuf menambahkan, jika Ketua DPRA berpendapat demikian untuk Dek Fadh, maka sama halnya menjatuhkan Mualem dengan membangun opini publik bahwa Gubernur tidak mampu menilai dan mempertimbangkan pejabat yang ditunjuk.

Sejatinya dua lembaga ini bersinergi untuk sama sama membangun Aceh dan menciptakan Iklim harmonis damai dan menjadikan pendidikan yang bermartabat untuk anak bangsa, bukan malah memunculkan Spekulasi dengan gaya premanisme dan menjatuhkan martabat lembaga DPR Aceh.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh mengawal pemerintahan Aceh agar berjalan baik seperti yang dicita-citakan bersama. Bukan malah sebaliknya memantik disharmonisasi yang nantinya berdampak terhadap kepemimpinan dan pembangunan Aceh.

"Kita berharap kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh berjalan harmonis sehingga seluruh berbagai program pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat dapat berjalan seperti yang kita cita-citakan bersama. Perlu kita kawal bersama, bukan sebaliknya malah memantik perpecahan yang berdampak destrustif bagi Aceh kedepannya", tutur Irwan Yusuf. 

Secara hukum surat keputusan tersebut tetap sah selama ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf. “Seharusnya, jika ada perbedaan pendapat, DPR Aceh dapat menyelesaikannya melalui mekanisme internal tanpa harus mempertontonkan aksi protes di depan masyarakat luas, via Paripurna DPRA. 

Sikap Ketua DPR Aceh dan beberapa anggota yang secara terbuka memprotes SK Plt Sekda Aceh di sidang paripurna juga mendapat sorotan dari peserta rapat. Mereka menyesalkan tindakan yang dianggap terlalu vulgar dan tidak mencerminkan etika politik yang baik, seru Irwan Yusuf yang juga Anggota parlemen sudah dua periode di DPRK Lhokseumawe. 

“Seolah-olah nasib rakyat akan menderita hanya karena surat keputusan tersebut. Padahal, ada mekanisme internal yang bisa digunakan DPR Aceh untuk menyatakan sikapnya tanpa harus berteriak di sidang paripurna,” ujar Irwan. 

Irwan berharap DPR Aceh dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan persoalan politik secara elegan, tanpa menciptakan kegaduhan di ruang publik. Silakan lakukan pengawasan, tetapi dengan cara yang benar tanpa mempertonton sikap sikap premanisme yang berdampak pada pudarnya hubungan kedua Partai antara Parnas Gerindra dan Parlok Aceh, tutup Irwan Yusuf.  (ADV)