POSKOTASUMATERA.COM-BATANGTORU-Sebuah spanduk peringatan terkait penipuan rekrutmen terpampang di depan kantor Camat Batangtoru. Namun, alih-alih menenangkan masyarakat, spanduk yang dipasang oleh PT Agincourt Resources (AR), pengelola Tambang Emas Martabe, justru memicu perdebatan. Warga mempertanyakan transparansi proses penerimaan tenaga kerja di perusahaan tersebut.
Zul Fitri Siregar, warga Dusun Suka Maju, Desa Hapesong Baru, menyuarakan keresahannya. Ia menilai kebijakan rekrutmen PT AR tidak mencerminkan prinsip keadilan bagi masyarakat lokal.
"Seharusnya, komposisi tenaga kerja mempertahankan 70% dari warga Batangtoru dan 30% dari luar, sesuai dengan kesepakatan awal," ujarnya. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan banyaknya pekerja luar daerah yang diterima, sementara warga setempat kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan tambang tersebut.
Lebih lanjut, Zul Fitri menyoroti dokumen AMDAL yang telah ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Batangtoru. "Jika AMDAL itu atas nama kami, mengapa justru pekerja luar yang lebih banyak diterima?" ungkapnya dalam unggahan di media sosial yang langsung viral.
Unggahan tersebut mendapat banyak respons dari netizen yang menyoroti dugaan ketidakadilan dalam proses rekrutmen.
Beberapa menuding PT AR hanya melakukan pencitraan dengan membuka lowongan kerja secara formal, tetapi praktik di lapangan lebih menguntungkan pekerja luar daerah. Bahkan, ada spekulasi mengenai kelompok-kelompok berdasarkan asal daerah yang mendominasi di dalam perusahaan, seperti "Siantar-men," "Sidimpuan-men," hingga "Kalimantan-men."
Protes ini menambah daftar panjang kegelisahan masyarakat terhadap dampak sosial keberadaan tambang emas di Batangtoru. Warga mendesak PT Agincourt Resources untuk lebih transparan dalam proses rekrutmen serta memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan komitmen awal.
Hingga berita ini diturunkan, PT AR belum memberikan tanggapan resmi. Warga berharap ada klarifikasi dan langkah konkret agar masyarakat Batangtoru mendapatkan hak mereka atas kesempatan kerja di tanah mereka sendiri.(PS/BERMAWI)