POSKOTASUMATERA.COM-RANTAU PRAPAT-Sebuah gebrakan luar biasa lahir dari Kabupaten Labuhanbatu. Untuk pertama kalinya di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), sebanyak 7.500 pekerja rentan dari 75 desa resmi terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, berkat inisiatif Bupati dr. Hj. Maya Hasmita, SpOG, MKM.
“Kita lindungi 100 orang per desa. Dengan jumlah 75 desa, totalnya 7.500 pekerja telah kita jamin,” ujar Bupati saat menerima kunjungan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut, Selasa (22/04/2025).
Langkah ini menjadi tonggak dalam upaya percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Bahkan, Bupati Maya segera akan mencanangkan gerakan Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN) — program yang sebelumnya telah digagas oleh Gubernur Sumut.
"Setiap ASN wajib sertakan 5 pekerja. Saya juga minta anggota DPRD untuk ikut menjadi peserta,” tegasnya. Saat ini, kepala desa dan anggota BPD sudah masuk dalam kepesertaan.
Namun, tantangan masih ada. Sekitar 3.000 guru, 215 kepala lingkungan, dan 1.200 kader desa belum terlindungi. “Ini harus dituntaskan. Para kepala dinas saya minta langsung bergerak,” tegas Bupati. Menurutnya, perlindungan Jamsostek adalah wujud kehadiran negara dalam menghadapi risiko kerja dan menjamin masa depan pekerja.
"Di Musrenbang 2025, Bupati dan Wakil Bupati H. Jambri, ST menyerahkan santunan dan beasiswa Jamsostek sebesar Rp837 juta lebih kepada ahli waris dan penerima beasiswa. Ini sejalan dengan visi misi Labuhanbatu Cerdas Bersinar yang menjadikan perlindungan sosial sebagai prioritas pembangunan.
Wakil Kakanwil BPJS Sumbagut, Sanco Simanullang menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini. "Kami hadir mendukung misi perlindungan agar seluruh pekerja masuk dalam program Jamsostek," ujarnya didampingi jajaran BPJS Ketenagakerjaan.
Data BPJS menunjukkan bahwa sejak Januari 2024 hingga Maret 2025, total klaim yang dibayarkan mencapai Rp105,2 miliar — termasuk 5.002 klaim JHT, 149 JKK, 255 JKM, 3.520 Jaminan Pensiun, dan 303 klaim beasiswa.
Kepala BPJS Cabang Rantau Prapat, Edwin Saputra, menyebut cakupan UCJ di Labuhanbatu saat ini baru mencapai 36,48% atau 66.234 pekerja dari total 181.567 yang seharusnya terlindungi. Rencana ke depan, Pemkab akan mendaftarkan 10.000 pekerja rentan menggunakan APBD dan 3.800 lainnya dengan dana DBH Sawit SILPA.
Musrenbang RKPD 2026 yang digelar di Ruang Data dan Karya turut menjadi momen pemantapan langkah-langkah strategis ini. Dihadiri oleh Forkopimda, Sekda, OPD, tokoh masyarakat, akademisi hingga organisasi pemuda, komitmen membangun kesejahteraan masyarakat pun semakin diperkuat.
Labuhanbatu membuktikan bahwa perlindungan sosial bukan sekadar wacana—ini adalah aksi nyata, dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab negara hadir untuk rakyatnya.(PS/BERMAWI)
